Wahana Mitra Mandiri melaksanakan FPIC di 9 lokasi MHA Provinsi Jambi

Fabruari 2024

Wahana Mitra Mandiri sebagai salah satu Lembaga Perantara (Lemtara) yang terpilih dan ditetapkan oleh BPDLH  untuk Program TERRA-CF yang berlokasi di Provinsi Jambi,  pada akhir bulan Februari hingga awal Bulan April Tahun 2024 melaksanakan Kegiatan Free, Prior and Informed Consent FPIC (persetujuan diawal tanpa paksaan) di 9  lokasi Hutan Adat yang berada di kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun; yaitu (1) Hutan Adat Tigo Luhak Permenti yang Berenam Desa Pungut Mudik, (2) Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua ,(3) Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi baru, (4)Hutan Adat Bahung Batu Desa Mukai Pintu, (5) Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki Desa Pungut Hilir, (6) Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi, (7) Hutan Adat Bukit Kayu Sigi Desa Tanjung Genting yang berada di Kabupaten Kerinci, dan (8)Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti Desa Temenggung, (9) Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok Desa Demang yang berada di Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan FPIC dilaksanakan pada masing-masing lokasi program dengan melibatkan Pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA), Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan perwakilan masyarakat lainnya serta perwakilan dari UPTD KPHP setempat. Dalam kegiatan tersebut, Wahana Mitra Mandiri selaku Lembaga Perantara yang akan melakukan pendampingan di 9 lokasi Hutan Adat tersebut memaparkan terkait program akan dilaksanakan serta rangkain kegiatan yang akan dilakukan selama 12 bulan.  Adapun kegiatan yang akan dijalankan tersebut yaitu dengan Judul “Penguatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta peningkatan mata pencaharian dan kesejahteraan MHA & KUPS”.

Setelah pemaparan kegiatan oleh Wahana Mitra Mandiri, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta FPIC dengan Tim Wahana Mitra Mandiri seputar kegiatan dan pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan. Dalam kesempatan diskusi tersebut, setelah mendapat penjelasan yang mendetail, masyarakat menerima dan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di desa mereka, khususnya dalam rangka pengelolaan hutan adat berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Arbain selaku Kepala KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa “program-program pendampingan dalam pengelolan hutan adat ini harus disambut baik dan didukung, sehingga pengelolaan hutan adat kedepannya dapat dikelola dengan lebih baik, seperti pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan dan pengelolaan usaha berdasarkan potensi masing-masing wilayah kita”. Hal senada juga disampaikan oleh KPHP Kerinci pada forum kegiatan FPIC di Kabupaten Kerinci. “wahana mitra mandiri cukup baik dalam melakukan koordinasi dengan kph sehingga kegiatan dilapangan berjalan dengan lancar” pungkas Neneng Susanti (Kepala UPTD KPHP Kerinci).