Konsorsium Wahana Alam Hayati Gelar Koordinasi Awal dan Survei Potensi Hutan dan Non Hutan di Kerinci

Sungai Penuh, 11 September 2025 – Wahana Mitra Mandiri bersama Konsorsium Wahana Alam Hayati (Rikolto, Alam Hijau, Palka Agra Hayati) menggelar kegiatan “Koordinasi Awal dan Survei Potensi Hutan dan Non-Hutan di KPHP Kerinci Unit I”. Kegiatan ini menjadi bagian dari Kajian Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) serta mendukung upaya restorasi koridor satwa liar, konektivitas lanskap, dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Klaster III Koridor RIMBA Kabupaten Kerinci. Acara berlangsung di Aula Grand Hotel Kerinci, Kota Sungai Penuh, dengan dukungan dari Kementerian ATR/BPN melalui Project RIMBA (Riau, Sumatera Barat, Jambi). Kegiatan berjalan lancar dan produktif, menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Hadirkan Multipihak Strategis

Sejumlah pihak hadir dalam forum ini, di antaranya Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS), Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci, UPTD KPHP Kerinci Unit I, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan desa sasaran seperti Hiang Tinggi, Pungut Hilir, Mukai Pintu, Talang Tinggi, dan Pengasi Baru. Kegiatan juga menghadirkan narasumber utama yaitu Bapak Zainudin (Kepala Bidang PTN Wilayah I TNKS) dan Ibu Neneng Susanti (Kepala UPTD KPHP Kerinci Unit I).

Menurut Zainudin, dokumen RPHJP memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. “Ada empat fokus utama RPHJP TNKS, yaitu memperbaiki kualitas habitat, menekan gangguan kawasan, mengembangkan jasa lingkungan, dan memperkuat kerja sama multipihak,” ujarnya.

Senada dengan itu, Neneng Susanti menekankan bahwa RPHJP bukan hanya pedoman teknis, melainkan instrumen untuk menyamakan persepsi lintas sektor dalam tata kelola hutan lestari.

Penguatan RPHJP dan Restorasi Ekosistem

Diskusi menghasilkan beberapa poin penting:

• RPHJP harus dipandang sebagai momentum strategis memperkuat arah pengelolaan hutan berkelanjutan.
• Dokumen ini perlu diintegrasikan dengan program lain, seperti mitigasi konflik, penataan blok dan petak, serta peningkatan efektivitas pengelolaan hutan.
• Keterlibatan konsorsium diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan.
• Restorasi ekosistem berbasis tanaman kayu penting untuk menjaga koridor satwa dan menekan perambahan hutan.
• Program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Adat di Kerinci terbukti menjadi solusi ganda: meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi kawasan hutan.
• Menuju Pengelolaan Berbasis Ekonomi Hijau

Sinergi multipihak dalam kegiatan ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan habitat hutan sekaligus membangun basis ekonomi hijau adaptif terhadap perubahan iklim. “Penyusunan RPHJP bukan sekadar dokumen teknis, melainkan arah strategis bagi pengelolaan hutan untuk generasi mendatang,” tegas salah satu narasumber.

Dengan langkah kolaboratif ini, Kerinci diharapkan mampu menjadi model pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan, terintegrasi, dan selaras dengan restorasi koridor satwa liar di bentang alam RIMBA.